PDAM Tirta Musi Nunggak Bayar Setoran, Atas Laba Penyertaan Modal Pada Pemkot

GoSumsel – Pada tahun anggaran 2017 pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengganggarkan pada Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal dari PDAM Tirta Musi sebesar Rp 55.152.894.174,00.

Sementara pada tahun 2016 PDAM Tirta Musi telah memberikan kontribusi dari laba PDAM Tirta Musi sebesar Rp 39.821.297.705,-.

Berdasarkan hasil Laporan Keuangan Perusahaan (Audited) Tahun Buku (TB) 2016 menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan pada PDAM Tirta Musi adalah sebesar Rp 100.212.190.294,34.

Hal ini diungkapkan Koordinator Fitra Sumsel, Nunik Handayani kepada GoSumsel, melalui sambungan seluler, Senin (22/10).

Menurut Nunik, sesuai Perda Nomor 1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penggunaan Laba Bersih pada PDAM telah mengatur bahwa penggunaan laba bersih PDAM adalah sebesar 30% untuk dana pembangunan daerah dan 25% untuk anggaran belanja daerah.

“Pemkot Palembang berhak untuk menerima 55% (30%+25%) dari laba bersih yaitu sebesar Rp 55.116.704.637,14. Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dari PDAM Tirta Musi yang belum disetorkankan oleh PDAM Tirta Musi adalah sebesar Rp 15.295.406.932,14 yaitu (Rp 55.116.704.637,14 – Rp 39.821.297.700,00),”jelasnya.

Dari hasil LHP sebelumnya dikatakannya, Nomor 82/LHP/XVIII.PLG/11/2016 tanggal 25 November 2016 telah disampaikan oleh team audit BPK bahwa Pemkot Palembang dan PDAM Tirta Musi belum melaksanakan ketentuan terkait penggunaan laba PDAM Tirta Musi sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian PDAM Tirta Musi dan Perwako Nomor 33 Tahun 2013 tentang penggunaan laba bersih pada PDAM Tirta Musi.

“BPK merekomendasikan Walikota Palembang agar segera menganggarkan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Musi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memerintahkan kepada Direksi PDAM Tirta Musi agar segera menyetor kontribusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun ternyata walikota tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK,”terangnya.

Ia menerangkan juga bahwa, Lemahnya kontrol serta komitmen pemerintah kota Palembang terhadap upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah ini akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan serta upaya untuk memberikan pelayanan serta peningkatan keseahteraan kepada masyarakat Kota Palembang.

“Untuk itu FITRA Sumsel merekomendasikan agar para pihak yang berwenang segera mengusut dan memproses agar PDAM Tirta Musi segera menyetorkan/ membayarkan sisa kurang bayar yang menjadi kewajiban PDAM Tirta Musi atas keuntungan yang diperoleh dari laba bersih pada Tahun Buku 2016 yaitu sebesar Rp. 15.295.406.932,14,00,”harapnya.

Sementara ketika dikonfirmasi, Dirut PDAM Tirta Musi Palembang, Andi Wijaya mengakui adanya keterlambatan pembayaran.

“Secepatnya akan segera diselesaikan, akhir tahun paling lama,”pungkasnya.(gS1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *