Pesatnya Pembangunan di Palembang, RTRW Kota Harus Direvisi

GoSumsel – Mengatasi pesatnya dinamika pembangunan, serta pertumbuhan masyarakat Kota Palembang, menuntut perlu dilakukan revisi terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Revisi ini sebagai upaya meningkatkan kualitas tata ruang wilayah Kota Palembang untuk menyesuaikan kebutuhan hingga 20 tahun mendatang.

Hal ini terungkap dalam acara Focus Group Discussion (FGD), Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang, Selasa (9/10), di Ruang Parameswara Setda Kota Palembang. Acara ini dibuka Sekretaris Daerah Kota Palembang Drs Harobin Mastofa, dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, OPD, akademisi, dan stakeholder.

Sekretaris Daerah Kota Palembang Drs Harobin Mastofa menjelaskan bahwa, peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan setelah lima tahun. Sementara Perda Tata Ruang dan Wilayah Kota Palembang sendiri sudah berusia 6 tahun sejak ditandatangani.

“Pertumbuhan pembangunan di Palembang selama 6 tahun terakhir sangat cepat, maka harus dilakukan revisi Perda Tata Ruang Wilayah. Palembang sebagai ibukota Sumatera Selatan sudah banyak mengalami perubahan dan perkembangan, dan memungkinkan nantinya akan pula mengalami perluasan wilayah,”ungkap Harobin

Maka dari itu dirinya berharap melalui FGD tersebut dapat disusun rencana tata ruang dan wilayah yang baik. Hal ini untuk mengantisipasi dinamika pembangunan hingga 20 tahun mendatang.

“Manfaatkan momentum ini untuk kita berdiskusi sehingga dapat optimal bagi kemajuan Kota Palembang. Melalui FGD ini agar para pemangku kepentingan dapat berbagi informasi sehingga dapat mencapai sasaran dalam percepatan pembangunan di segala bidang,” tutupnya.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Ahmad Bastari selaku penyelenggara kegiatan mengatakan, kegiatan revisi RTRW ini untuk mengidentifikasi karakteristik dan struktur tata ruang. Tujuan revisi untuk meningkatkan kualitas tata ruang Palembang sehingga dapat diimplementasikan untuk kebutuhan hingga 20 tahun ke depan.

“Pesatnya dinamika pembangunan dan pertumbuhan masyarakat di Kota Palembang menyebabkan perlu dilakukan revisi tata ruang dan wilayah. Revisi ini sudah ditunggu karena berkaitan pula dengan sektor investasi,”singkatnya.(gS2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *