oleh

Aksi Protes Kenaikan PBB Kian Mencuat, Kebijakan Pemkot Dinilai Tidak Tepat

GoSumsel – Ormas penegak keadilan, Selasa (12/5) mendatangi kantor Walikota Palembang. Kedatangan mereka, untuk mempertanyakan kebijkan Pemkot, yang beberapa waktu lalu menaikkan PBB sebesar 400 persen.

Koordinator Aksi Syahreza Fahlefi mengatkaan bahwa, Kebijakan Pemerintah Kota, yang menaikkan PBB, dinilai tidak tepat

“Ini buntutnya, publik Palembang dan organisasi pro demokrasi melakukan aksi protes kejalan terhadap kebijkan tersebut,”terangnya.

“Kami nilai naiknya PBB melalui putusan Walikota bertentangan dengan UU No 12 tahun 1985 pasal 6 ayat 2,”terang Syahreza Fahlefi seusai berorasi

Dalam UU tersebut jelasnya, telah di jelaskan bahwa
ketentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan oleh Menteri Keungan setiap 3 tahun sekali.

“Desakan untuk membatalkan pemberlakuan PBB 400% ini mengalir dari berbagai organisasi protes dan juga ombusman bahkan masyarakat kota Palembang akan melakukan uji materi terhadap putusan walikota palembang yang dinilai tidak pro terhadap rakyat cilik,”terangnya.

“Kami mendesak Walikota, untuk mencabut keputusan tersebut demi kondusifitas iklim politik di Palmbang, dan kami mendesak Walikota mengundurkan diri, karena dinilai tidak cakap,”tandasnya.(gS1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *