Harnojoyo Sepakat dengan Pernyataan Presiden Terkait Perizinan

GoSumsel – Wali Kota Palembang Harnojoyo menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019. Acara yang secara resmi dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, di Ballroom Hotel Shang-rila, Jakarta, Kamis (9/5).

Hadir di acara Musrenbangnas ini, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, serta mayoritas kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Wali Kota Harnojoyo dan seluruh kepala daerah di Indonesia, di acara itu juga mendengarkan arahan dari Presiden RI Joko Widodo.

“Ada tiga hal yang jadi fokus Presiden. Pertama, tentang infrastruktur perkotaan yang terkoneksi dengan sentral-sentral produksi,” kata Harnojoyo, diwawancarai usai acara.

Fokus kedua adalah reformasi birokrasi.

“Tidak ada sistem perizinan yang berbelit-belit. Investor yang masuk jangan dipersulit. Ini selama ini kita rasakan. Kita mau bangun insenerator. Sampah sangat bermasalah. Sampai sekarang belum selesai. Karena memang sangat rumit birokrasinya,” kata Harnojoyo.

Fokus ketiga, kata Harnojoyo, adalah sumber daya manusia yang baik dan berkualitas.

“Semua harus ada beasiswa. Kita sudah memfokuskan terkait SDM ini, bahwa pegawai dan pelajar yang berprestasi akan kita beasiswakan. Ini juga jadi prioritas kita.”

Harnojoyo juga sepakat dengan pernyataan Presiden terkait perizinan.

“Saya senang dengan pernyataan pak Presiden. Mana-mana perizinan yang lambat akan saya pangkas. Bila perlu, jika ada investor ke Palembang, silahkan berinvestasi dulu, izin menyusul,”jelasnya.

Selain memberikan pengarahan, Presiden Jokowi di acara itu juga meluncurkan visi Indonesia tahun 2045.

Presiden berharap, di tahun itu Indonesia sudah menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

“Kita memiliki peluang besar untuk menjadi negara ekonomi terkuat kelima di dunia, dan bisa masuk empat besar ekonomi terbesar di dunia,” sebut Presiden.

Ia meminta dukungan dari pemerintah daerah di Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan hal tersebut.

“Tetapi untuk masuk ke sana juga tidak mudah banyak tantangan yang harus kita selesaikan,” ujar Presiden.

Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kota Palembang, Ir Harrey Hadi, mengatakan, Musrenbangnas ini adalah puncak dari kegiatan perencanaan pembangunan setelah sebelumnya dilaksanakan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, desa, kabupaten, kota dan provinsi di masing-masing daerah di Indonesia.

“Dalam Musrenbangnas tentu akan terlihat kesesuaian perencanaan dari tingkat atas ke tingkat bawah. Bagaimana kebijakan pusat disinkronkan dengan kebijakan pemerintah daerah,” ujar Harrey, diwawancarai di acara Musrenbangnas.

Ia menyebutkan, dalam Musrenbangnas ini, Wali Kota Paembang Harnojoyo bersama seluruh kepala daerah mendengarkan arahan-arahan makro dari Presiden dan para menteri.

“Setelah itu akan disesuaikan kembali dengan kebijakan pemerintah daerah. Sinkronisasi dan sinergitas pemerintah pusat dan daerah,” kata Harrey.

Terkait program Pemerintah Kota Palembang, ia mengatakan, titik tekannya pada pembangunan 2020, yakni infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Dan ini, kata Harrey, sejalan dengan tema yang diusung pemerintah pusat pada Musrenbangnas kali ini.

“Tinggal lagi kita mensinergikan mana yang Jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, kota, dan mana yang jadi tanggung jawab pemerintah nasional. Pendanaan yang nasional melalui APBN, dana alokasi khusus dan dana lainnya. Program yang kita usulkan adalah program strategis yang didanai APBN,” Harrey menerangkan.

Program strategis itu, misalnya program pembangunan jalan, penanganan sampah, penataan kawasan kumuh, pariwisata sungai dalam program Sekanak-Lambidaro.
Secara umum, kata Harrey, Pemkot Palembang mengusulkan perencanaan program bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, Ketenagakerjaan, pertanian.

Termasuk dua program unggulan Wali Kota Palembang Harnojoyo, yakni program gotong royong dan shalat subuh berjamaah.

“Dua program ini jadi indikator kinerja utama dalam RPJMD Palembang 2018-2023, yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019. Masuk dalam aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, juga program pembinaan mental dan kerohanian.”

Harrey optimistis usulan program pembangunan Pemkot Palembang pada Musrenbangnas ini akan diakomodir pemerintah pusat.

“Usulan program kita realistis dan jadi kewenangan pemerintah nasional, selain program prioritas pemerintah daerah,”tandasnya.(riil/gS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *