GoSumsel – Massa dari Ormas penegak keadilan Sumsel, menggelar aksi damai di depan Mapolda Sumsel. Aksi ini dilakukan dalam rangka meminta aparat Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Sumsel, mengawasi proses tender 13 proyek Bangub untuk Kota Palembang tahun 2019.
Hal tersebut diungkapkan Koirdinator Lapangan (Korlap), Mukti AS kepada awak media, seusai aksi, Rabu (24/7).
“Kami minta Polda Sumsel untuk melakukan pengawasan secara ketat dan menyeluruh dalam proses tender 13 proyek Bangub Sumsel untuk kota Palembang tahun 2019,”ujarnya.
“Semua tentunya tidak menginginkan dalam proses tender 13 proyek Bangub Sumsel terjadinya untuk KKN, konspirasi serta settingan dari pihak pihak yang berkepentingan sehingga tender tersebut dimenangkan orang orang tertentu,”sambungnya.
Hal inilah, menurutnya sangat bertentangan dengan teori kebijakan publik atau yang disebut dengan opasial dom. Pemerintah jangan membangun kerajaan birokrasi atau kerajaan pejabat. Bahwa pemerintah kota Palembang harus berjalan sesuai dengan birokrasi yang ideal.
“Program program kerakyatan yang dijalankan Pemkot Palembang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat Palembang,”terangnya.
Dijelaskannya, 13 tender proyek Bangub untuk kota Palembang diantaranya pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur.
“Karena masih dalam tahap proses tender jadi anggaran 13 proyek Bangub untuk kota Palembang belum diketahui berapa nilai yang jelas kami meminta kepolisian dan Kejaksaan untuk mengawasi nya agar tidak terjadi KKN,”bebernya.
Sementara, Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli menegaskan mengawasi dan mencegah merupakan bagian dari pemberantasan korupsi dan inilah yang dilakukan oleh KPK bersama penegak hukum lainnya.
“Untuk proyek yang sedang berjalan dan akan dijalankan akan terus dilakukan pengawasan oleh aparat penegak hukum agar tidak KKN. Pengawasan tersebut dilakukan dengan melakukan memonitoring,”tandasnya.(gS3)
