Diduga Ada Disharmonisasi antara Bupati dan Wakil Bupati, KONI Muratara Tidak Ikut Porprov XII

GoSumsel – Menyikapi tetap enggannya Pemkab Muratara, mengalokasikan anggaran APBDP untuk kegiatan Porprov XII tahun 2019 di Prabumulih. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Muratara, telah menggelar Rapat Pleno.

Ketua Harian KONI Muratara, Syapran Suprano menerangkan bahwa, pada tanggal 17 September kemarin, keputusan secara resmi diambil KONI dalam rapat pleno.

“Secara resmi KONI Muratara tidak akan ikut dalam ajang tersebut mengingat keterbatasan yang ada,”terang Syapran.

Untuk keputusan ini terang Syapran, KONI Muratara telah melayangkan surat ke KONI Sumsel dengan tembusan Gubernur.

“Keputusan ini sangat berat dan diambil dalam rapat yg cukup alot, namun saat pembahasan soal anggaran akhirnya seluruh cabor yang hadir sepakat bahwa kesempatan tersebut telah di tutup oleh Pemerintah Kabupaten Muratara meskipun sudah ada surat edaran Gubernur agar seluruh pemerintah kabupaten/Kota membiayai KONI untuk kegiatan tersebut,”ungkapnya.

Dikatakannya juga, tidak ada alasan jelas apalagi tertulis, yang dikeluarkan oleh Bupati soal hibah dana untuk Porprov ini, sehingga hal ini baik diluar maupun di dalam Muratara sendiri menimbulkan berbagai spekulasi.

Masih menurut syapran, seyogyanya Bupati dapat memberikan alasan jelas agar publik tau duduk persoalannya, dana APBD itu milik rakyat Muratara dan Bupati sangat memahami itu.

“Salah satu isu yang beredar adalah karena disharmonisasi antara Ketua Umum KONI yang juga Wakil Bupati dengan Bupati, bila itu benar, saya berharap persoalan tersebut jangan dibawa ke ranah Olah Raga apalagi ini menyangkut kesempatan dan pembangunan generasi penerus Muratara di bidang olah raga,”imbuhnya.

Bila muncul pemikiran lanjutnya, bahwa Bupati tidak peduli pada pembangunan manusia dibidang olah raga ini muncul di tengah masyarakat maka itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan Bupati.

“Ssebagai Ketua Harian KONI saya menilai ini sebagai pelajaran berharga dan tak akan pernah kami lupakan selaku insan olah raga, mungkin dalam penilaian Bupati bahwa olah raga itu tidak perlu dan hanya menghabiskan uang maka lebih baik digunakan untuk pembangunan fisik,”tandasnya.(gS/Mrs)