GoSumsel – Pemerintah Kota Palembang kedepannya akan menggerus 58 titik kawasan kumuh di Palembang terus dilakukan dengan berbagai program kerjasama juga bantuan pusat selama dua tahun terakhir ini.
“Kami melihat dari luasan 2.032 hektar Pemerintah Kota Palembang masih punya tugas 1.422 hektar lagi hingga 2023 target pemerintah pusat 0 persen kawasan kumuh,” kata Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Palembang, Agus Kelana (7/9).
Ia menjelaskan untuk kawasan kumuh sendiri dilihat dari tujuh indikator diantaranya seperti bangunan tidak teratur, jalan lingkungan tak layak, soal drainase, pengolahan air limbah persampahan, air bersih maupun fasilitas pemadam kebakaran.
“Untuk pengentasan kawasan kumuh di Palembang diantaranya melalui program Kotaku dan NUSP sudah dilakukan sejak dua tahun lalu,”ujarnya.
Menurutnya salah satu kendala belum tuntasnya kawasan kumuh ini lantaran anggaran yang terbatas. Kawasan yang paling banyak kumuh diantanya kawasan pinggiran sungai yang mana seharusnya tidak boleh sembarang membangun bangunan di kawasan itu.
Sementara itu Direktur pengembangan Kawasan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR Didiet Arief Akhdiat mengatakan wilayah kumuh di Indonesia meningkatkan.
Hal ini lanjutnya, berdasarkan data 2014 ada sebanyak 38 ribu hektar wilayah kumuh didapatkan dari SK- SK Bupati dan Walikota yang disampaikan di pusat tahun 2014 lalu. Namun setelah dilakukan upgrading maka luasan wilayah kumuh ini bertambah menjadi 87 ribu hektar.
Selain itu ia menghimbau kalau tak diselesaikan dari sekarang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah, dikarenakan setiap tahun jumlah penduduk semakin meningkat termasuk penduduk yang tinggal di kota. Diperkirakan tahun 2025, atau 68 persen populasi ini akan tinggal di perkotaan.
“Untuk itu Kita juga pun berharap semua target pekerjaan ini dapat diselesaikan,” tutupnya.(gS/dy)
