GoSumsel – Massa yang tergabung dalam aktivis Sumsel Bersatu (ASB) , Kamis (31/10) menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel. Dengan membentakan spanduk, massa ASB prihati potret pembangunan di Sumsel, terindikasi dengan kasus korupsi.
Indikasi kasus dugaan korupsi tersebut, dapat dilihat dari pembangunan daerah, serta isu korupsi di media Sumsel.
“Indikasi yang sama kami temukan di pemerintahan Kabupaten Muratara dan hasil investigasi dilapangan dab media publik banyak teman indikasi korupsi,”Kata Johanes kepada media sebagai.
Dilanjutkannya, kolusi dan Nepotisme (KKN) bahkan terkesan tidak berjalannya kasus korupsi tersebut. Dan catatan dugaan kasus atau perkara yang diperoleh dilapangan Kabupaten Muratara antara lain, Kegiatan STQ, Mark Up dana makan minum senilai 54 Milyar, Mark Up dan Kue DPRD Senilai 14 Milyar, Fee Proyek Satu pintu, AKP ( Kejati), Tender PU Muratara, Proyek Irigasi (ditangani Kejari), Lelang Jabatan Sekda 1 dan 2, Bagi-bagi lahan untuk perkebunan tebu.
Dilain itu, ada indikasi dana bagi hasil perusahaan Minyak dan Tambang, Proyek jalan di Kecamatan Rawas Ilir, Proyek Gapura perbatasan, Proyek gedung rumah sakit, Dana humas Muratara, KKN jabatan Kepala Dinas dan PPTK, Proyek penggadaan alat Kesehatan, Pembangunan Pukesmas tugu Perbatasan, Gedung gedung farmasi, Pembangunan gedung bersalin RSUD di Kecamatan Rupit, Pembangunan jembatan tingkip.
“Kami mendesak pihak Kejati Sumsel untuk segera melakukan audit dan penyelidikan atas indikasi penyimpangan pelanggaran dan indikasi KKN diatas, sehingga dapat menemukan ril jumlah kerugian Negara,”ujarnya (gS2)
