Terima Komisi V DPR RI, HD Minta Pelabuhan Samudera Disegerakan

Foto bersama

GoSumsel – Disaat menerima Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati beserta anggota, Kamis (21/11) melakukan kunjungan spesifik dalam rangka peninjauan infrastruktur di Sumsel. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, tidak mensia-siakan untuk menyampaikan unek-uneknya selama setahun menjabat Gubernur.

“Tadi sudah saya sampaikan semua, kemacetan jalan nasional Palembang-Betung, Jembatan Paiker yang putus,  kelanjutan pembebasan Musi IV sampai 22 gorong-gorong yang keno tusuk tiang LRT dan nyebabke banjir di Palembang ini lah kusampeke galo ke Komisi V,”ujar Herman Deru kepada awak media, Kamis (21/11).

Mantan Bupati OKU ini berkeyakinan, karena banyak tokoh Sumsel di Komisi V, dapat memperjuangkan semua keinginan dan kebutuhan warga Sumsel tersebut.

“Alhamdulillah sudah terakomodir, apalagi ada pak Edi Santana Putra ada juga Pak Ishak Mekki dan pak Tamanuri yang separuh napasnya memang disini (Sumsel),”ungkapnya.

Selain hal-hal di atas, Pemprov Sumsel diakuinya juga minta dukungan APBN untuk memenuhi  kewajiban-kewajiban kementerian yang wewenangnya bersifat nasional agar diperhatikan secara khusus. “Bonusnya saya minta pelabuhan samudera. Aku minta pelabuhan ini disegerakan karena kita dak cukup duit untuk membangun ini,” jelas HD

Sementara itu dikatakan HD terkait pembebasan Jembatan Musi IV dan bottle neck jalan Palembang-Betung saat ini sudah ada tanda jawaban dan kejelasan. Jika tak ada aral melintang, akhir November ini tanda tangan kontrak pembangunan akan dilakukan yang terdiri dari 5 paket pengerjaan dengan anggaran sekitar Rp1,2 triliun.

Menurut HD, dirinya bahagia sekali tol Palembang-Bakauheni sudah dioperasionalkan hingga memangkas waktu sampai 4,5 jam saja. Namun di sisi lain Ia juga mengkhawatirkan adanya penumpukan kendaraan yang datang dr Lamoung ke arah Jambi, Padang, Riau, Medan dan Aceh di ruas jalan Palembang Betung.

“Makanya kita minta betul Komisi V agar memberikan atensi pada kementerian terkait untuk penyelesaian masalah ini karena bisa menghambat perekonomian,” tegasnya.

Selain beberapa poin di atas, pada pertemuan tersebut HD juga mempertanyakan kejelasan sejumlah proyek straregis nasional seperti berlarutnya rencana oembangunan fly over di Sekip Ujung du Simpang Angkatan 66, serta under pass di Simpang Charitas.

“Bukan hanya Musi IV saja, rencana pembangunan fly over di Sekip dan Underpass juga sangat kami butuhkan. Karena kondisi Palembang ini sudah sangat macet karena pertembahan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan ruas jalan yang ada,” jelasnya.

Belum lagi crowded nya aktivitas truk dan bongkar muat pelabuhan Boom Baru yang berada persis di tengah kota. Diakui HD, pemerintah cukup kesulitan melakukan pengaturan  lalu lintas, untuk mobil berat yang melintas di dalam kota.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Hj Nurhayati mengatakan kedatangan rombongan Komisi V DPR RI  dengan Gubernur Sumsel beserta jajaran kali ini adalah dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi di Sumsel.

“Sebagaimana kita ketahui infrastruktur adalah sbagai sarana n prasaranan mendukung perkembangan perekonomian. Makanya dalam kunjungan kali ini kita meninjau Jalan tol smpai gerbang tol Kayu Agung. Sempat juga ke Musi IV dan Sungai Bendung,” jelasnya.

Menurut Nurhayati inti kedatangan mereka ini adalah memastikan bahwa pembangunan Jalan Tol benar-benar berguna untuk masyarakat di sekitar tol.

“Mendengar laporan ini kami akan meminta kalau mau bangun jalan harus berkoordinasi dengan Provinsi, pemkab atau kota. Terutama exit tol ajak Pemkab terlibat karena  mereka yang tahu daerah yang bagus untuk pengembangan-pengembangan ekonomi baru. Jangan sampai jalan tol dengan fasilitas mewah tapi tidak ada manfaat untuk masyarakat,”jelasnya.(gS2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *