HD Ingatkan Walikota-Bupati Jangan Sampai Salah Belanjakan APBD

Foto bersama, usai pengukuhan

GoSumsel – Usai Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel Tri Handoyo, di Griya Agung, Rabu (19/2).

Gubernur Sumsel H. Herman Deru meminta BPK maupun BPKP Sumsel untuk memberikan bimbingan kepada Walikota maupun Bupati serta instansi berwenang di Sumsel terkait soal regulasi yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Bimbingan tersebut menurut HD, harus diberikan agar penyelenggaraan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya secara fulgar meminta agar BPK dan BPKP, memberikan bimbingan terus menerus kepada pemerintah daerah, dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga tidak mengabaikan legalitas yang ada saat ini,” kata Deru.

Mengingat lanjut Deru, tidak semua pimpinan daerah di Sumsel menguasai regulasi yang berlaku.

“Bupati, Walikota, memiliki latar belakang yang berbeda-beda, jadi tidak semua memahami regulasi yang berlaku. Maka yang sangat mungkin memandu yakni BPK maupun BPKP kalau di daerah inspektorat,” tuturnya.

“Termasuk juga bimbingan dalam melakukan pengawasan dan pemanfaatan dana desa agar sesuai dengan peruntukkannya,”sambungnya.

Tidak hanya itu, Deru juga mengingatkan, dalam pelaksanaan belanja daerah harus sesuai dengan kebutuhan yang difokuskan.

“Kita jangan pernah memaksakan belanja, untuk sesuatu yang bukan potensi. Artinya fokus saja sama kebutuhan untuk masyarakat. Mensegerakan penurunan kemiskinan. APBD ini dibelanjakan untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai salah belanja,” bebernya.

Sebab, salah belanja berdampak pada tingginya angka kemiskiskinan.

“BPK dan BPKP inilah yang berperan untuk memberikan arahan dan konsep untuk menurunkan angka kemiskinan. Target kita satu digit,” imbuhnya.
Sementara, Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh menekankan, agar BPKP memberikan kontribusi besar dalam pembangunan di Sumsel.

“Program pembangunan jangan hanya selesai begitu saja, namun harus juga dirasakan masyarakat. BPKP harus membantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Yusuf.

Dia juga berkomitmen, untuk turut andil dalam peningkatan pembangunan.

“Sinergitas dalam pembangunan ini tentu harus berkesinambungan sehingga manfaatnya apat dirasakan secara luas,”pungkasnya.(gS/riil)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *