GoSumsel – Untuk membantu perekonomian masyarakat, ditengah pencegahan penyebaran virus covid-19, karena himbaun stay at home, anggota DPRD Kota Palembang, mengusulkan kepada pihak eksekutif, untuk menggratiskan iuran tagihan PDAM.
Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin mengatakan, covid- 19 sudah menjadi perhatian dunia. Wabah ini merupakan ujian yang harus sama sama ditanggulangi.
“Kita sudah melakukan rapim untuk membahas penganggaran covid 19 ini,” ujarnya saat diwawancarai diruang kerjanya.
Dikatakanya, pihaknya telah membuat edaran yang berisi 5 poin. Diantaranya kami tidak melakukan perjalanan dinas. Selain itu, lanjut Zainal, pihaknya melakukan pengawasan dan sosialisasi terkait penanggulangan covid 19 ini.
“Kita melakukan sosialisasi dooe to door, serta melakukan pengawasan saat dilakukan penyemprotan, ” katanya.
“Masalah covid 19 ini bukan politisasi. Karena memang harus dipikirkan bersama. Kita bersatu melakukan pengawasan. Karena kita langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat,” bebernya.
Dilain itu diungkapkan Zainal, pihaknya saat ini tengah memberikan usulan, untuk memberikan stimulus dalam hal menggeratiskan biaya tagihan PDAM selama covid-19.
“Mengenai PDAM tinggal kita bahas di eksekutif. Sebenarnya banyak bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid 19, jadi kami butuh masukan dari masyarakat,”jelasnya.
Hal senada disampaikan Anggota Fraksi PKB Firmansyah, jika salah satu bantuan untuk meringankan beban masyarakat, dengan mengratiskan iuran PDAM.
Dijelaskannya jika besok, akan dilakukan rapat banggar , dalam membahas terkait tersebut, jadi anggota menunggu kesiapan pihak eksekutif terkait mekanismenya.
“Dana itu harus kita talangi, dari DPRD telah siap dana sekitar Rp 9 M – Rp 9,5 M,”jelasnya melalui sambungan seluler, Kamis (2/4).
Hari ini jelasnya, Sekwan tengah melakukan rapat dengan Sekda, terkait permaslahan tersebut. “Ini sifatnya emergency, eksekutif harus cepat,”terangnya.
Terkait permintaan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Palembang Drs Ratu Dewa, tidak terlalu banyak berkomentar. “Langsung tanya ke Pak Wali saja ya,”ucapnya
Sementara, Dirut PDAM Tirta Musi Andi Wijaya menerangkan bila terkait wancana tersebut, dirinya akan melakukan koordinasi ke Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Permasi) pusat, karena PLN itu uangnya diganti oleh pemerintah pusat, jika PDAM tidak tau bagaimana. “Saya akan tanya ke Permasi, untuk bahan pertimbangan,”tandasnya.(gS1)
