GoSumsel – Hampir seluruh proyek di seluruh Indonesia termasuk Muara Enim terdampak oleh Corona khusus nya Dana Alokasi khusus(DAK) dan APBD Tahun Anggaran 2020.
Anggara pusat yang biasa nya andalan utama daerah untuk penambahan kekurangan dana sumber APBD kini tinggal cerita bahkan menyasar ke anggaran daerah.
Hasil rapat tahun anggaran 2019 yang seyogianya akan di laksanakan di tahun 2020 sirna lah sudah setiap instansi mengeluhkan tidak adanya kegiatan terutama berkaitan dengan pisik baik tender atau PL yang harus di nikmati oleh masyarakat terutama gedung sekolah maupun pasilitas umum.
Lain dari itu, sumber penghasilan non pegawai negeri kontraktor yang mengharapkan hasil dari pekerjaan sebagai mitra pemerintah ikut merasakan pil pahit, akibat wabah covid-19.
Hal ini di utarakan imam Mahmudi ketua Gapensi Muara Enim. Imam juga menerangkan jika situasi seperti ini, hanya bisa berdoa.
“Kita lihat, sampai kemana pemerintah mencari solusi agar tidak krisis berkelanjutan,”jelasnya, Senin (27/4).
Hal senada di sampaikan kontraktor senior sekaligus toko masyarakat Suhaimi(65), yang menerangkan jika, pemerintah Muara Enim lambat dalam penanganan akibat dampak corona. Tidak bisa di bayangkan bagaimana kehidupan masyarakat kedepan.
“Sekarang saja, sudah terasa dampaknya. Mari kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu,”ucapnya.
Sementara, Ketua GNPK RI DPP Kabupaten Muara Enim Anton D,mengeluhkan lambatnya penanganan, dan kurang tranparansi masalah anggaran. Sehingga jelasnya banyak masyarakat berpolemik adanya dugaan kongkalikong, pada anggaran Rp 200 miliar yang di anggaran oleh pemerintah daerah untuk penanganan Covid 19 yang sedang mewabah saat ini.
“Saya nilai, Pemkab Muara Enim lamban dalam menangani wabah covid-19. Anggaran Rp 200 M, kemana saja,”ucapnya mempertanyakan.(Krl)
