oleh

Demi Ambisi Edy Yusuf Diduga Sebar Hoax

-OKU-11 views

– Masa Jabatan Plt Bupati Jika Koko Menang

GoSumsel – Demi mewujudkan ambisinya untuk kembali memimpin Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Eddy Yusuf melakukan segala upaya salah satunya memberikan informasi yang tidak benar (hoax) terkait masa jabatan Plt. Bupati, jika Kolom Kosong (KOKO) memenangi Pilkada serentak 9 Desember 2020.

Informasi hoax itu disampaikan oleh Eddy Yusuf saat melakukan sosialisasi di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, Jum’at (27/11).

Dalam video sosialisasi yang beredar di masyarakat OKU dengan label Warta Hukum Tv tersebut mantan Wakil Gubernur Sumsel tersebut menyampaikan bahwa masa jabatan Plt. hanya 6 bulan.

“Kalau yang dak katek gambar tu menang (kalau yang tidak ada gambar (Koko-red) menang) bulan 2 dio (Bupati dan Wakil Bupati OKU incumbent Kuryana Azis-Johan Anuar) pensiun abis, bupati pejabat yang ditunjuk oleh gubernur cuma 6 bulan,” jelas Eddy Yusuf dalam rekaman video yang beredar

Di Video tersebut, Eddy Yusuf juga menjelaskan bahwa masa jabatan Plt Bupati bukan 6 tahun atau 3 tahun.

“Kalau betaun-taun lemak jadi Plt bae, untuk nak nyalon lagi (kalau bertahun-tahun enak jadi Plt saja, tidak usah calon lagi),”jelasnya dalam video.

Menurut Eddy Yusuf seperti dalam rekaman,  jika ada pemilihan lagi pasca kolom kosong menang, maka dirinya akan mencalonkan diri menggunakan KTP (jalur independen).

Terkait informasi yang disampaikan oleh Eddy Yusuf mengenai masa jabatan Plt bupati jika kolom kosong/kotak kosong (koko) menang, yang hanya 6 bulan, awak media mencoba mengkonfirmasi permaslaahan tersebut kepada Ketua KPU OKU Naning Wijaya, ST. pada Sabtu (28/11).

“Salah,” ucap Naning melalui sambungan telepon.

Jadi yang namanya Plt (Plt. Bupati-red)  kalau kolom kosong menang Plt. Itu dijabat oleh PNS tertinggi yang direkomendasikan oleh Gubernur untuk ditetapkan oleh Mendagri menjadi Plt. Bupati yang jabatanya sampai dengan Pilkada selanjutnya.

“Kalau di UU No. 10 tahun 2016 Plt itu sampai tahun 2024, bukan 6 bulan,” jelas Naning.

Berdasarkan penelusuran wartawan portal ini dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 201 ayat (8) disebutkan bahwa : Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.(Syah)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed