oleh

MAKI Sumsel Minta Bawaslu Tindaklanjuti Dugaan Pemalsuan Surat Keterangan Sakit yang Dikeluarkan RSMH

-Politik-12 views

GoSumsel – Tidak hadirnya, pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Musirawas (Mura), Ratna Machmud – Suwarti, dalam debat publik Pilkada disiarkan langsung oleh stasiun TVRI Sumsel pada Sabtu (31/10) lalu karena sakit, masih menjadi pertanyaan.

Karena, sejumlah pihak mempertanyakan keaslian dari surat keterangan sakit dari Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH), yang ditandatangani oleh dr. Yudhistira pada 26 Oktober 2020 tersebut.

Deputy Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Sumbagsel, Ir. Fery Kurniawan menduga, surat keterangan sakit yang tersebut diketahui ditandatangani oleh Residen dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri).

“Bila surat keterangan sakit berjangka waktu 26 Oktober sampai dengan 10 November 2020 itu memang betul ditandatangani yang tidak berhak, maka ini suatu pelanggaran serius, apalagi kalo sampai surat tersebut palsu,” ujarnya kepada awak media, Kamis (19/11).

Feri berharap Bawaslu dapat menindaklanjuti adanya dugaan pemalsuan surat keterangan sakit yang dikeluarkan RSMH tersebut.

“Sampai sekarang sudah lebih 21 hari calon bupati (Cabup) Mura, Ratna Machmud masih dirawat di RSMH dan tidak diketahui kondisi kesehatannya saat ini,” tuturnya.

Polemik Pilkada Mura ini, ungkap Feri sejatinya tidak perlu terjadi bila semua pihak transparan tentang kondisi paslon. Menutup-nutupi suatu kondisi dengan dugaan keterangan palsu ataupun dokumen palsu bertendensi serius kepada paslon itu sendiri.

Walaupun, seandainya perbuatan tersebut dilakukan oleh timses, namun tetap saja paslon yang bertanggung jawab.

“Karena timses didaftarkan ke KPU dan Bawaslu oleh paslon, maka apapun perbuatan timses, itu jadi tanggungjawab paslon yang memberi mandat. Sangat disayangkan bila perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh timses berdampak kepada paslonnya,” tandasnya.

Dikonfirmasi terkait tuduhan tersebut, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mura Ratna Machmud – Suwarti yang diketuai H Achmad Murtin mengatakan, terkait surat keterangan sakit tersebut, tidak mengetahui apakah surat tersebut palsu atau tidak.

“Tolong konfirmasi dengan yang mengeluarkan surat keterangan itu palsu atau bukan. Karena kami tim tidak tau palsu atau tidak dan kami hanya meneruskan ke KPU,” ungkapnya via pesan WA.

Sementara itu, Kesubag. Humas RSMH, Hidayati menerangkan, jika surat keterangan dokter yang ditandatangani oleh Residen dr. Yudhistira pada 26 Oktober 2020 atas nama pasien Hj. Ratna Machmud sudah sesuai dengan prosedur.

“Saya sudah koordinasi, beliau sebagai dokter di PIE (Penyakit Infeksi Emerging) memang boleh mengeluarkan surat itu,” terangnya via telp.

Hidayati beranggapan, jika yang bersangkutan merawat pasien atas nama tersebut dan memang sedang bertugas di bagian itu. Jadi tidak masalah dengan statusnya sebagai dokter residen untuk mengeluarkan surat itu.

“Dia kan sedang merawat pasien itu dan sedang bertugas disitu, diperbolehkan sesuai dengan kasusnya. Jadi tidak masalah,” tutupnya.(gS2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed