GoSumsel – Terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Kabupaten Deli Serdang, Jum’at (5/3), yang mengukuhkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021 – 2025, membuat beberapa kader Demokrat angkat bicara, termasuk pengurs DPD Demokrat Sumatera Selatan.
Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Demokrat Sumsel, Muchendi Mahzareki bahwa KLB di Deliserdang, tidak sah.
“Bagaimana ceritanya, bukan kader tiba-tiba jadi Ketua Umum, kita semua tau dia (Moeldoko, red) tidak pernah jadi kader. Kemudian diperparah dgn membuat akal akalan AD/ART,”terang pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Sumsel ini, melalui sambungan seluler, Minggu (7/3).
“Di Partai ungkapnya, ada AD/ART untuk mengatur tertibnya organisasi, Disini kami sampaikan Ketum Kami tetap AHY,”sambungnya lebih lanjut.
Kenapa KLB Deli Serdang kita katakan abal abal, karena tidak sesuai dengan aturan. Yang mana diterangkannya, untuk menyelenggarakan KLB harus memenuhi syarat.
“Syarat menyelenggarakan KLB harus didukung 2/3 DPD, 5 % DPC, dan ada permintaan atau persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai. Nah 3 unsur diatas semuanya tidak terpenuhi,”jelasnya.
Muchendi juga berharap, pemerintah tidak menutup mata dengan hal ini, dan tidak melakukan pembiaran.
“Ini bukan permasalahan internal, permasalahan internal karena permasalah internal kita sudah selesaikan secara kepartaian di Mahkamah Partai,”terangnya.
“Karena ini menyangkut Kepala Staf Kepresidenan, maka dari itu kami minta pemerintah jangan diam dan berlaku adil,”pintanya.
Terkait polemik yang ada, DPD Partai Demokrat Sumsel telah melakukak apel siaga. Dan dari apel tersebut dijelaskan Muchendi, ada tiga DPC yang tidak hadir.
“Tiga DPC yang tidak hadir tanpa keterangan sewaktu apel siaga yakni, Muba, OI, Pagaralam. Dan sudah kita laporkan ke DPP,”singkatnya.(Yanti)
