GoSumsel – Badan Akuntabilatas Keuangan Negara (BAKN) mempertanyakan proses Dana Transfer Daerah dari Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN), terutama terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) .
Hal ini disampaikan Ketua BAKN Wahyu Sanjaya, usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sumsel dan Kapala Daerah se-Sumsel, Selasa (16/3) kemarin di Ruang Bina Praja, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
“Apakah dana DAK yg diterima sudah sesuai dengan proposal yg diajukan dan juga sesuai kebutuhan daerah,” ujar Wahyu Sanjaya kepada
Dirinya juga kerap menerima keluhan dari kepala daerah, yang mana Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima terkadang tidak terdapat prioritas daerah.
Kondisi ini jelas Wahyu, menjadikan daerah harus menyesuaikan ulang Dana DAK dengan program pembangunan di daerah.
“Kedepan BAKN berharap Pemerintah Pusat dapat lebih transparan terhadap proses dana transfer daerah terutama DAK sehingga dampaknya lebih terasa bagi masyarakat di daerah,” tegas Wahyu Sanjaya.
Selaku Ketua BAKN Wahyu mengingatkan inspektorat propinsi/kab/kota untuk dapat membuat review secara periodik terhadap penggunaan DAK sehingga akuntabel.
“Kita ingatkan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat di Kabupaten Kota se-Sumsel untuk dapat membuat review secara periodik terhadap penggunaan DAK sehingga akuntabel,”pintanya.
Pertemuan BAKN dengan Pemerintah Provinsi dan Kapala Daerah se-Sumsel mendapat respon positif dari kapala daerah. Salah satunya Bupati Lahat, Cik Ujang
“Memang idealnya Transfer dana kita terima terutama Dana DAK harus sama dengan apa yang kita usulkan ke pusat. Jadi dana bisa kita gunakaan dengan tepat sasaran dan sejalan dengan program pemerintah daerah,”ujar Cik Ujang melalui pres rilis yang diterima redaksi GoSumsel, Minggu (21/3).
Hal senada juga disampaikan Walikota Pagar Alam Alfian Maskoni yang mana dirinya memeberikan apresiasi apa yang disampaikan Ketua BAKN kepada seluruh Kepala daerah se-Sumsel.(gS/riil)
