GoSumsel – Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK) Sumsel gelar aksi damai di depan halaman Gedung DPRD Sumsel, Senin (12/7). Puluhan massa GPK tersebut menuntut dicabutnya izin PT Bureau Geophysical Prospekting (BGP).
Menurut Koordinator Aksi GPK Sumsel, Rommy Andesva, pihaknya mendesak DPRD Sumsel mencabut izin PT Bureau Geophysical Prospekting (BGP), selaku
pelaksana kegiatan aktivitas seismik 3D di Muara Enim, Prabumulih, dan Pali.
“Kami minta DPRD Sumsel, Gubernur Sumsel, PT Pertamina mencabut izin, evaluasi kontrak kerja, menstop kegiatan aktivitas PT BGP selaku pelaksana kegiatan seismik 3D dengan cara meledakkan dinamit pada titik kedalaman rata-rata yang sangat jelas akan merusak ekologi lingkungan,” ungkapnya saat orasi.
Alasan pihaknya menginginkan untuk mencabut izin PT BGP, Rommy menjelaskan, menjaga kelestarian dan keberlangsungan alam adalah tugas makhluk hidup, termasuk manusia. Karena kerusakan alam adalah kejahatan yang sangat menimbulkan kerugian baik dalam konteksasi ekonomi, kesehatan, dan lain lain.
“Tugas kita sebagai manusia adalah menjaga bagaimanapun supaya kelestarian dan keberlangsungan alam terjaga untuk jangka panjang
sampai generasi selanjutnya yang akan merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Aktivitas seismik yang dilakukan oleh PT. BGP telah menimbulkan beberapa gejala
kerusakan ekologi lingkungan di masyarakat. Karena proyek seismik adalah proyek bagaimana cara
mengeksplorasi bawah tanah guna mencari sumber daya alam melalui Bio Teknologi.
“Yang dilakukan oleh PT. BGP di Muara Enim, Prabumulih, dan PALI telah membuat ekosistem rusak sekaligus mencederai hati masyarakat karena memakan lahan dan rumah-rumah masyarakat,” bebernya.
“Melihat kondisi yang sekian rupa dapat menimbulkan kerusakan demi kerusakan alam dan akan menjadi senjata untuk membuat rakyat kehilangan lahan dan rumah. Maka apapun keadaan yang dapat mencederai hati masyarakat kami dari GPK Sumsel akan terus berjuang,” tegasnya lebih lanjut.
Menyambut aksi massa GPK, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Hasbi meminta pihak GPK mengumpulkan seluruh data dan dokumen lengkap kegiatan seismik 3D PT BGP.
“Akan kami undang dinas terkait dan kami akan kelapangan, jika hari ini kami menerima data yang lengkap. Kalau data dan dokumen sudah lengkap, silahkan antar ke Komisi IV DPRD Sumsel,” tuturnya.
Ditempat yang sama H Rizal Kenedi anggota DPRD Sumsel dari komisi V menambahkan, dirinya sangat berterima kasih atas aspirasi GPK Sumsel hari ini. Sebagai dapil Prabumulih, Muara Enim dan Pali, dirinya meminta GPK menyampaikan data dan dokumen seismik PT BGP sedetail mungkin.
“Kalaupun memang ada hal yang dilanggar oleh PT BGP akan kami tindak lanjuti. Kami minta GPK menyiapkan data sedetail mungkin, karena komisi IV akan mengundang pihak perusahaan, apakah permasalahan ini murni karena lingkungan atau ganti rugi lahan,” tandasnya.(Akip)