GoSumsel – Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penyaluran Dana KUR Tahun 2021 dan 2022 pada Bank Plat Merah (Bank BUMN) Cabang Pembantu Muara Dua, Kamis (16/11/2023).
Kepala Kejaksaan Negeri OKU Selatan Dr Adi Purnama SH MH didampingi Kasi Pidsus Julian Rahman melalui Kasi Intelijen David Lafinson Sipayung mengatakan, Bahwa penyidik telah menetapkan tersangka atas nama EH yang selaku Pimpinan Cabang Pembantu pada kantor Bank Plat Merah tersebut dan tersangka EHS (mantan Anggota DPRD OKU Selatan (almarhum) selaku collection agent.
“Perbuatan pidana yang dilakukan tersangka sehubungan dengan penyimpangan dalam penyaluran Dana KUR Tahun 2021 dan 2022 pada Bank BUMN Plat Merah Cabang Pembantu Muara Dua yang Merugikan keuangan negara sementara sebesar Rp.1.441. 685.809,00. Berdasarkan dokumen dan alat bukti yang disita serta perhitungan auditor forensic keuangan, untuk kerugian negara tetap masih menunggu perhitungan auditor BPKP,” jelas David dalam keterangan rilis, Kamis (16/11/2023).
Dijelaskannya, sehubungan tersangka EH berdasarkan hasil pemeriksaan dokter mengalami tekanan darah yang tinggi dan maag yang kambuh, tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu Selatan mengusulkan untuk melakukan penahanan kota terhadap tersangka, berdasarkan surat perintah penahanan (Kota) Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: Print-1754/L.6.23/Rt.1/11/20 23, tanggal 16 Nopember 2023.
“Karena berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, tekanan darah sangat tinggi, kondisi maag yang kambuh sehingga pandangan penyidik tidak dapat dilakukan penahanan badan di Lembaga Pemasyarakatan (Rutan) sedangkan untuk tersangka EHS tidak dilakukan tindakan penahanan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia,” jelasnya.
Adapun perbuatan yang dilakukan tersangka melanggar ketentuan, Pertama, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atau Kedua, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketiga, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(yns)
