GoSumsel – Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (DKP PWI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meminta agar tidak ada jual beli suara atau money politic dalam Konferensi PWI Sumsel yang rencananya dilaksanakan tanggal 23-24 Januari 2024 di Palembang.
“Sejalan dengan tekad pengurus PWI Pusat yang kembali ke khitahnya ikut menjaga kedaulatan negara, harus hadir memberikan solusi dalam setiap masalah bangsa, maka setiap anggota PWI di Sumsel diimbau untuk menjaga integritas dan kehormatan serta harga diri masing-masing dengan tidak ikut dan tidak melaksanakan jual beli suara dalam konferensi PWI Sumsel yang akan datang,” kata Afdhal Azmi Jambak, Ketua DKP PWI Sumsel dalam siaran pers yang disampaikan Sabtu (9/12).
Imbauan untuk jangan dan tidak ada jual beli suara atau money politik tersebut disepakati dalam rapat pengurus DKP PWI Sumsel yang dilaksanakan Selasa (5/12/2023) di Kantor PWI Sumsel di Jalan Supeno No.11 Palembang.
Rapat dihadiri Afdhal Azmi Jambak, SH, Drs. H. Helmy Marsindang dan H. Syarifuddin Basrie, S. Sos. Sementara itu, Hj. Nurseri Marwah, ST yang sedang dinas luar kota menyatakan sependapat dengan hasil rapat. Sedangkan Ir. Ruslan Ismail tidak hadir dalam rapat tersebut.
Pengurus DKP PWI Sumsel mendukung penuh semangat dan tekad Ketua Umum PWI Pusat Hendry CH Bangun dan Ketua DK PWI Pusat, Sasongko Tedjo hasil Kongres ke-25 PWI di Bandung beberapa bulan lalu.
“Untuk Ketua PWI Sumsel dan Ketua DKP PWI Sumsel periode 2024-2029, pilihlah yang terbaik, yang punya integritas, disegani dan bisa memberi manfaat, mensejahterakan para anggota dan meningkatkan kemandirian pengurus,” kata Afdhal Azmi Jambak yang menjadi ketua DKP PWI menggantikan H. Kurnati Abdullah, BBA yang meninggal dunia beberapa bulan lalu.
Dilain itu, H Helmy Marsindang, mengingatkan perlunya Ketua Umum PWI Sumsel yang punya wibawa tinggi dan mampu memperjuangkan kepentingan para anggota, baik langsung maupun tidak langsung.
“Tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi dan mampu bersikap proporsional,”tegasnya.
“Kantor PWI Sumsel di Jalan Supeno ini kan masih status pinjam pakai dari Kodam II Sriwijaya. Beberapa tahun lalu, sudah ada bangunan kantor PWI dibangun Pemprov Sumsel di Jakabaring. Mestinya, kantor tersebut diterima dengan baik dan jangan dibiarkan dialihkan untuk Bawaslu dan lainnya. Sebab, saya sudah telusuri bangunan kantor itu dianggarkan untuk PWI Sumsel,” kata tokoh pers yang selalu tampil necis ini.
Permintaan dan himbauan agar jangan ada lagi money politik dalam Pemilihan Ketua PWI dan Ketua DKP PWI Sumsel terutama pada Konferensi PWI yang direncanakan 23-24 Januari 2024 juga disampaikan secara langsung secara lisan kepada Ketua Panitia Pelaksana Konferensi PWI Sumsel, Kawar Dante.
“Tolong ditegaskan agar dibuat aturan atau syarat tidak boleh ada money politik atau jual beli suara dalam Konferensi PWI Sumsel yang akan datang. Penegasan itu diperlukan jika tidak melanggar PD PRT PWI,” kata Afdhal Azmi Jambak kepada Kawar Dante.
Dia juga mengharapkan kepada Ketua PWI Pusat dan Ketua DK PWI Pusat membuat aturan, calon yang menang tetapi terbukti terlibat jual beli suara dengan bagi-bagi uang alias money politik atau terlibat suap menyuap, agar dibatalkan kemenangannya.
“Wartawan sebaiknya menjadi contoh dalam pelaksanaan demokrasi yang sehat,” tambah lelaki yang bekerja sebagai wartawan sejak tahun 1982 ini.(riil/gS2)
