GoSumsel – Persatuan Pemangku Kepentingan Pendidikan (P2KP), Jum”at (15/3/2024) menggelar aksi damai di kantor Gubernur Sumsel. Hal ini dikarenakan belum adanya jawaban, rombongan massa P2KP, kembali mempertanyakan tuntutan perihal pembatalan Surat Penunjukan Plh Kadisdik Sumsel.
“Kami memfollow up surat yang telah disampaikan pada tanggal 29 Februari 2024 termasuk tuntutan pada demo aksi damai pada tanggal 05 Maret 2024. Tujuannya tidak lain adalah, untuk menagih pernyataan yang disampaikan saat demo. Kenapa,??? karena sampai hari ini belum ada konfirmasi lanjutan dari Pj. Gubernur Sumsel atau OPD yang membidangi,”terang Koordinator Lapangan, Sundan Wijaya.
Dimana, P2KP mengingatkan kepada Pj. Gubernur Sumsel agar tidak mempolitisasi pendidikan dan serius untuk menelaah tuntutan yang di sampaikan.
Ia juga menegaskan tujuan utama, P2KP masih dan akan terus mendesak Pj. Gubernur untuk segera membatalkan surat penunjukan Plh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumsel.
“Kami menilai pengangkatan Kadisdik Provinsi Sumsel tidak menggunakan sistem merit, dalam arti seleksi calon Kadisdik tidak dilakukan secara terbuka sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga dihari yang sama ada juga penunjukan PLH yang kami anggap melengkapi tindakan Pj Gubernur yang bersifat cacat prosedur”, jelas Sundan.
Setelah hampir 3 jam menunggu, massa aksi memutuskan untuk menerobos masuk ke halaman kantor gubernur setelah lanjut melakukan orasi akhirnya massa aksi di mediasi oleh Bapak Atmadja perwakilan Pihak Inspektorat Prov.Sumsel.
“Yang membidangi Kepala BKD sedang melakukan Bimtek, jadi kami akan memfasilitasi audiensi P2KP dengan Pihak BKD pada senin mendatang”.
Setelah mendengar jawaban dari pihak inspektorat P2KP bubar dengan tertib dikawal Pihak Kepolisian dan Pol-PP Prov.Sumsel, dan akan kembali datang pada hari Senin, 18 Maret 2024.(Manda)
