GoSumsel – Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengikuti rapat monitoring.Rapat koordinasi nasional ini dihadiri, antara lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Kepala BNPB, Kepala BMKG
Tidak hanya itu, turut bergabung pula sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak atau berpotensi terdampak karhutla, melalui platform Zoom Meeting.
Dimana, rapat ini bertujuan membahas perkembangan terkini terkait karhutla di berbagai wilayah Indonesia serta menyusun langkah-langkah antisipatif yang lebih terintegrasi.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing kepala daerah diminta untuk menyampaikan laporan terkini di wilayahnya.
Termasuk upaya yang telah dilakukan dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan, serta sinergi dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni.
Diawali laporan dari Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar Kalteng Kalsel.
Masing-masing memaparkan situasi terkini karhutla dan upaya yang sudah dilakukan.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyampaikan, Pemerintah Kota Palembang terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
Termasuk dengan mengaktifkan posko-posko siaga dan patroli rutin ke kawasan rawan terbakar, terutama di wilayah pinggiran kota yang masih memiliki lahan gambut.
“Palembang memiliki sejumlah titik rawan karhutla. Dan kami telah menginstruksikan kepada camat dan lurah untuk memantau secara ketat wilayah masing-masing serta bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan dini,” ujar Ratu Dewa.
secara virtual dari lantai 8 Kantor Wali Kota Palembang, Senin (28/7/2025).
Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan pentingnya respons cepat dan sistem pelaporan yang akurat dari daerah untuk mencegah terjadinya krisis kabut asap seperti di tahun-tahun sebelumnya.
Menteri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, juga penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan titik panas (hotspot) berbasis satelit, guna memastikan penanganan karhutla yang lebih efektif dan tepat waktu.(gS1)
