GoSumsel – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang memulai pembangunan di kawasan kantor pemerintahan terpadu baru.
Seluas 40 hektare di kawasan Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumsel, Basyaruddin Akhmad mengungkapkan, pembangunan kawasan perkantoran baru tersebut bertujuan agar terjadinya percepatan keseimbangan pembangunan antara wilayah Seberang Ulu dengan Seberang Ilir.
“Kawasan tersebut diharapkan menjadi bangkitan (prime mover) daerah Seberang Ulu di samping kawasan Jakabaring yang merupakan center of gravity. Apalagi, sudah ada perumahan Citraland, terminal terpadu Karya Jaya, dan tol,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (16/6)
Lebih lanjut Basyaruddin menjelaskan, pemerintah sudah turun tangan berarti pemerintah sudah berpikir tidak mungkin menyusahkan rakyat atau masyarakat.
“Tanah milik pemprov yang dipakai secara ilegal oleh masyarakat, ketika pemprov mau membangun. Pemprov mau ganti rugi, kan semua ada dasarnya, kalau sudah legal kita bayar,“ jelasnya.
Kalau kawasan kantor pemerintahan terpadu jadi, maka keramasan akan mulai bergerak baik, karena di sana exit tol dekat, ada Terminal Karya Jaya dan terminal akan difungsikan kembali dan direhab oleh Kementrian Perhubungan.
“Dengan adanya kantor gubernur di sana maka di daerah Keramasan akan menjadi pergerakan ekonomi. Sehingga Keramasan akan bersaing dengan Jakabaring,“ beber Basyaruddin.
“Dengan cara itu akan membangkitkan kawasan Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Ini menjadi pemacu dan pemicu pembangunan di kawasan Keramasan,“ tutupnya.(Akip)
