GoSumsel — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyita sebanyak 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp 286,27 miliar yang tersebar disejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.
Penyitaan aset ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan dugaan korupsi pemberian
pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Tehnology dan PT Maxima Inti Finance pada periode 2012 sampai 2016.
Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi mengatakan penyidik Kortastipidkor Polri sudah berada di Sumsel sejak minggu hingga Kamis, 12 November 2026, melakukan penyitaan dan pemasangan plang secara bersamaan di sejumlah lokasi di Aceh dan Sumatera Selatan.
“1 objek tanah dan bangunan yang sita berada di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dan 38 objek tanah dan bangunan yang disita berada disejumlah wilayah di Sumatera Selatan,”kata Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi didampingi Kasubbid 1 Penindakan Kortastipidkor Polri Kombes Pol Danny Sianipar dan Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Ronni Bonic dalam pres rilis di lantai 7 Gedung Presisi Mapolda Sumsel Kamis (12/11/2026).
Dikatakan Ahmad Yusuf nilai 38 objek tanah dan bangunan di Sumatera Selatan, disita penyidik Kortastipidkor Polri nilainya sekitar Rp 24,27 miliar.
Masing-masing, tiga objek bidang tanah di Kota Palembang senilai sekitar Rp 3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai sekitar Rp 7,08 miliar, dan 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai sekitar Rp 13,25 miliar. Enam objek lainnya berada di Jakarta Selatan, Bener Meriah, Kota Tangerang, dan Depok.
“Diatas objek tanah dan bangunan kami pasang plang status sitaan aset. Penyitaan
dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum,”ungkapnya.
Total nilai aset yang disita sebesar Rp 286,27 miliar sebagai bentuk pemulihan kerugian negara selama proses hukum berlangsung dalam dugaan korupsi pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Tehnology dan PT Maxima Inti Finance pada periode 2012 sampai 2016.
Dijelaskan Ahmad Yusuf Afandi perkara dugaan korupsi pemberian pembiayaan ini berawal dari pemberian pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology.
“Dari penyidikan, saat pemberian pembiayaan, penyidik menduga pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan dan penilaian risikonya tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga dalam proses pembiayaan itu kemudian macet danmenyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar Amerika
Serikat sehingga disini ditemukan penyalahgunaan wewenang oleh Direktur LPEI,”jelasnya.
Setelah itu, LPEI memberikan pembiayaan baru kepada PT Maxima Inti Finance. Disini penyidik menduga pembiayaan baru ini digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan yang sudah bermasalah atau kredit macet sebelumnya termasuk pembiayaan PT Duta Sarana Tehnology.
“Agar terlihat seolah-olah masih lancar. PT Maxima Inti Finance menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar Amerika Serikat, yang dicairkan 17 kali dalam tiga
tahap. Penyidik menduga dokumen dan jaminan yang menjadi syarat pencairan tidak diperiksa dengan baik. Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban
pembayarannya kepada LPEI,”ungkapnya.
Dari hasil penyelidikan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan, berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025.
“Penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Lima orang berasal dari unsur LPEI, yaitu FH, NH, DSD,
IS, dan AS. Satu orang lainnya, DM, merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance,”bebernya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI tertanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara ini tercatat sebesar 43.617.739 dolar Amerika Serikat dan 13 sen, atau sekitar 43,62 juta dolar Amerika Serikat.
“Penyidik masih akan terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara ini untuk mendukung upaya pemulihan kerugian negara. Dalam penanganan perkara ini, Polri tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak setiap tersangka,”tandasnya.(gS3)
