GoSumsel – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru mendorong penguatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel sekaligus mendukung lahirnya kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat mengukuhkan sekaligus memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, Farid Firman, di Griya Agung Palembang, Senin (5/10/2026) siang.
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru menyampaikan ucapan selamat kepada Farid Firman yang dipercaya melanjutkan kepemimpinan BPKP Sumsel. Ia berharap hubungan yang telah terjalin antara BPKP dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat dalam suasana keakraban, namun tetap menjunjung tinggi integritas masing-masing institusi.
“Selamat kepada Pak Farid Firman. Mari kita sambung silaturahmi ini dengan keakraban tanpa mengesampingkan integritas dari masing-masing satuan kerja yang kita pimpin,” ujar Herman Deru.
Menurut Herman Deru, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPKP selama ini telah memberikan dukungan penting dalam menavigasi berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPKP Sumsel sebelumnya yang telah membangun hubungan kerja dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Sumsel.
“BPKP membantu menavigasi dalam setiap langkah kebijakan dan anggaran di pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Sehingga kita akan terus berupaya menjadi penanggung jawab keuangan yang akuntabel,” katanya.
Herman Deru menilai, hasil kolaborasi tersebut turut tercermin dalam berbagai indikator pembangunan Sumsel yang menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi, pembangunan, indeks pembangunan manusia hingga penurunan angka kemiskinan merupakan hasil kerja bersama yang perlu terus dipertahankan.
“Kerja ini menjadi kerja yang tidak sia-sia disebabkan kita bekerja ada navigatornya. Ada BPKP, BPK, inspektur masing-masing. Dan tentu arah kebijakan ini tidak lepas dari nahkodanya, yakni masing-masing kepala daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus mampu mencermati kondisi dan melakukan berbagai inovasi dalam menjalankan pembangunan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan kewenangan maupun fiskal.
Herman Deru mengingatkan bahwa kondisi fiskal yang terbatas tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti memenuhi harapan masyarakat yang telah dituangkan dalam RPJMD dan menjadi bagian dari kesepakatan bersama DPRD.
“Bukan saatnya untuk kita terus berkeluh kesah, sebab masyarakat tetap menantikan janji-janji yang tertuang di dalam RPJMD, di mana kesepakatan itu tergambar dalam MoU dengan DPRD masing-masing daerah,” tegasnya.
Kepada Kepala Perwakilan BPKP Sumsel yang baru, Herman Deru berharap pengalaman Farid Firman sebelumnya dapat menjadi modal penting dalam memahami kondisi fiskal daerah sekaligus mencari solusi yang tepat terhadap berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan.
Menurut Herman Deru, kondisi tersebut membutuhkan perencanaan yang matang dan penyamaan visi antara pemerintah daerah dan BPKP. Terlebih, para kepala daerah memiliki latar belakang yang beragam sehingga diperlukan ruang kolaborasi untuk menyatukan perspektif dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan.
“Kita bisa satukan visi ini, bagaimana menjadi penanggung jawab keuangan yang selalu akuntabel dan pada akhirnya punya produk yang diharapkan oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Setya Nugraha, S.E., M.I.B.A., berharap kolaborasi yang telah berjalan baik antara BPKP Sumsel dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dapat terus dilanjutkan.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Sumsel dan jajaran pemerintah daerah terhadap BPKP. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kolaborasi yang sebelumnya telah dibangun oleh Kepala Perwakilan BPKP Sumsel terdahulu.
“Kami ingin terus lanjut kolaborasinya dengan Forkopimda, instansi vertikal, Bank Indonesia, OJK dan semua pihak di sini,” ujarnya.
Setya mengakui tantangan pengelolaan pemerintahan saat ini semakin berat, terutama dengan adanya tekanan fiskal. Karena itu, diperlukan sinergi lintas lembaga untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi kondisi tersebut.
Ia pun berkomitmen untuk segera menyesuaikan diri dengan kondisi Sumsel dan memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Beda Medan, beda Palembang. Jadi saya yakin segera cocok dan kolaborasi. Tidak hanya formal untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Setya berharap BPKP dapat terus memberikan dukungan terhadap kemajuan Sumsel bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota.
Pengukuhan tersebut turut dihadiri Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Kajati Sumsel Nurcahyo Jungkung Madyo, S.H., M., serta Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya dan para bupati/wali kota se-Sumsel yang hadir.(gS2)
