GoSumsel – Dalam rapat paripurna ke -8 Masa Persidangan ke II, terkait pandangan umum fraksi – fraksi tentang laporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2019.
Dalam pandangan umum tersebut, fraksi – fraksi di DPRD Kota Palembang, menyoroti kenaikan iuran PDAM Tirta Musi, peningkatan PAD, kinerja PT SP2J dibidang transportasi, dan transparansi dana covid-19.
“Terkait kisruh tagihan PDAM bulan Juli 2020, seharusnya PDAM memberikan sosialisasi sejak dini, dan secara masif ke masyarakat, bahwa kelebihan beban pemakaian PDAM bulan Mei dan Juni 2020 akan diakumulasikan ke tagihan bulan Juli, karena tidak dilakukannya pembacaan meter efek pandemi covid, sehingga masyarakat tidak kaget dan bisa mengantisipasi sejak dini,”terang Ridwan Saiman, dalam pemyampaian pandangan umum Fraksi PKS, Selasa (7/7).
“Kita juga meminta Pemerintah Kota Palembang membuka secara transparan mengenai realisasi dana penanggulangan Covid-19 sampai dengan hari ini,”sambung Ridwan.
Hal senada disampaikan Fraksi NasDem Persatuan Pembangunan yang menyoroti dan menilai
menilai PT. Sarana prasaraja Palembang java (SP2J) khusus unit pengelolaan BRT Trans Musi
“Kami mohon mengevalusi kinerja jajaran SP2J tentang manajemen sistem pengoIahan transpotasi yang kurangnya pengawasan dan kami juga mempertanyakan tentang dana penyertaan modal mengapa merugikan terns menerus,”terang H. Paidol Barokah, juru bicara fraksi NasDem Persatuan Pembangunan.
Terkait situasi pandemi covid-19, Fraksi NasDem Perstuan Pembangunan, menyarankan untuk dapat menekan penyebaran, dengan tetap mesosiallsasikan bahaya oovid-19 dan kami memohon
“Berikan kami penjelsannya tentang tranparan bantuan social kepada para masyarakan, yang berdampak covid-19, karena banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, kami mohon penjelasanya berapa sesungguhkan, berapa data yang ter-update bagi penerima bantuan social dampak covid-19,”pintanya.
Dilain itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Doni juga mempertanyakan kenaikan iuran PDAM Tirta Musi, yang menjadi keluhan masyarakat.
“Seharusnya kemarin, tetap turun ke lapangan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, bukan melalui perhitungan rata – rata perkiraan penggunaan,”jelas tandasnya.
Fraksi Partai Amanat nasional juga menyoroti kinerja PT SP2J dalam pengelolaan Transmusi, yang jelas Ketua Fraksi PAN Ruspanda Karibullah mendesak Saudara Walikota Palembang agar segerah mengevaluasi jajaran BUMD khususnya di PT.SP2J (Sarana Pembangunan Palembang Jaya).
“Menurut pandangan kami, management perusahaan ini tidak berjalan maksimal, hal tersebut didasari dengan hasil laporan penggunaan APBD PT.SP2J tahun 2019, dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa disubsidinya perusahaan ini secara kontinu dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan pelayanan yang dirasakan masyarakat,”tandasnya.(gS1)
