Banjir kembali datang, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, warga Palembang kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Jalan utama lumpuh, rumah-rumah terendam, aktivitas ekonomi tersendat, dan keluhan masyarakat kembali membanjiri ruang publik. Ini bukan lagi sekadar persoalan musiman, melainkan cermin dari masalah tata kota yang belum tuntas.
Di tengah situasi ini, kepemimpinan Wali Kota Ratu Dewa sedang berada dalam sorotan. Publik tentu tidak hanya menunggu respons cepat berupa penyedotan genangan atau pengerahan pompa air, tetapi solusi mendasar yang mampu memutus siklus banjir tahunan yang terus berulang.
Persoalannya, tantangan yang dihadapi saat ini tidak ringan. Pemerintah daerah berada dalam tekanan efisiensi anggaran yang memaksa setiap program harus disusun dengan skala prioritas ketat. Namun justru di sinilah kualitas kepemimpinan diuji, bagaimana keterbatasan fiskal tidak berubah menjadi alasan, melainkan menjadi pemicu lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Banjir bukan masalah baru. Karena itu, publik berhak mempertanyakan, mengapa persoalan ini masih terus berulang? Apakah sistem drainase kota memang sudah tidak lagi mampu menampung debit air? Apakah normalisasi sungai dan saluran air berjalan sesuai kebutuhan? Atau ada persoalan yang lebih mendasar, yakni lemahnya penataan ruang dan pengawasan pembangunan?
Efisiensi anggaran memang penting, tetapi keselamatan dan kenyamanan warga harus tetap menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada kesan bahwa alasan keterbatasan dana dijadikan tameng atas lambannya penyelesaian masalah. Justru dalam kondisi seperti inilah dibutuhkan keberanian politik untuk memprioritaskan program yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Ratu Dewa menghadapi ujian besar, membuktikan bahwa pemerintahannya mampu bergerak lebih dari sekadar penanganan darurat. Kota ini membutuhkan langkah strategis, perbaikan drainase terpadu, penataan kawasan rawan banjir, penertiban bangunan yang menutup saluran air, serta edukasi kepada masyarakat soal kebersihan lingkungan.
Pada akhirnya, banjir bukan hanya soal air yang meluap, tetapi soal kepercayaan publik yang ikut dipertaruhkan. Jika masalah ini terus berulang tanpa terobosan berarti, maka yang terendam bukan hanya jalan dan rumah warga, tetapi juga harapan masyarakat terhadap perubahan.
