GoSumsel – Pengusaha meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan niaga/pickup dari India senilai Rp 24,66 triliun. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Prabowo untuk membatalkan rencana impor tersebut karena beberapa hal.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin menilai impor kendaraan niaga tersebut tidak mendukung perkembangan industri dalam negeri. Bahkan, impor yang rencananya dilakukan dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) disebut dapat mematikan industri otomotif dalam negeri.
Saleh menilai rencana impor mobil ini sama sekali tidak menggerakkan ekonomi dan bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah.
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” ujar Saleh Husin dalam keterangannya, Minggu (22/02/2026).
Eks Menteri Perindustrian itu menyatakan perusahaan otomotif di dalam negeri pun mampu melayani permintaan mobil niaga untuk Koperasi Desa Merah Putih. Kebutuhan mobil pickup, kata Saleh, perlu dijadikan momentum untuk memajukan industri otomotif nasional. Impor kendaraan dalam bentuk CBU justru akan berdampak luas terhadap industri otomotif dalam negeri yang sudah dibangun.
Saleh menjelaskan, Industri komponen otomotif yang merupakan backward linkage industri perakitan kendaraan bermotor akan terpukul. Kondisi ini mengancam keberlanjutan produksi mobil di dalam negeri. Industri komponen otomotif seperti mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi, hingga elektronik sangat menentukan kekuatan rantai pasok industri otomotif.
“Semakin kuat produksi komponen otomotif lokal, semakin tinggi TKDN, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda terhadap perekonomian. Sebaliknya, jika pasar didominasi kendaraan impor dalam bentuk utuh, maka industri komponen nasional ikut tertekan dan agenda hilirisasi serta industrialisasi dapat melemah,” papar Saleh.
Saleh juga mengingatkan dalam agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi dan industrialisasi untuk membuka lapangan kerja dan mewujudkan keadilan ekonomi menjadi salah satu poin utamanya. Program hilirisasi dan industrialisasi diyakini mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memberikan efek ganda terhadap perekonomian. Lewat hilirisasi dan industrialisasi terjadi transfer teknologi dan pengembangan SDM lokal.
Indonesia selama ini aktif, bahkan melakukan roadshow ke berbagai negara, mengundang investasi asing untuk membangun industri di Indonesia, termasuk di industri otomotif. Karena itu, industri yang sudah dibangun di dalam negeri perlu dijaga dengan regulasi yang baik.
“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” jelas Saleh.
Tidak hanya itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, A Iman Sukri, mempertanyakan wacana impor tersebut, mengingat Presiden Prabowo, menurutnya, sangat mendukung penggunaan produk dalam negeri. “Presiden Prabowo sangat bangga menggunakan kendaraan produksi lokal, bahkan seluruh menteri dan pejabat pemerintah diarahkan menggunakan Maung, didorong untuk tidak menggunakan produk asing. Itu sebagai wujud kebanggaan dan komitmen penggunaan produk dalam negeri. Kok masih ada kementerian yang mewacanakan impor kendaraan,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/2/2026).
Lebih lanjut, Iman Sukri menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan anggaran dan lahan untuk pabrik, sebagai upaya mempercepat produksi kendaraan buatan lokal. Hal ini, kata dia, bertujuan untuk membangun rasa percaya diri dan nasionalisme bangsa.
Menurutnya, kapasitas industri otomotif nasional saat ini masih sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial, termasuk jenis pikap. Bahkan, menurutnya, kendaraan niaga ringan jenis pikap merupakan produk unggulan dalam negeri yang juga diekspor.
Ketua Bidang Komunikasi Informasi Teknologi DPP PKB ini juga mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam urusan belanja, mengingat anggaran negara yang terbatas, daya beli masyarakat yang melemah, serta tekanan ekonomi global.
“BUMN harus berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat. Kalaupun ingin belanja, harus ada multiplier effects bagi perekonomian Indonesia. Jangan sampai menguntungkan golongan tertentu dan orang tertentu,” kata Iman.
Seperti diketahui, PT Agrinas Pangan Nusantara yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana pembangunan fisik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), tengah merealisasikan impor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa.
Impor tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pickup 4×4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pickup 4×4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026. Hingga saat ini, sebanyak 200 unit pickup Mahindra telah tiba di Indonesia.(gS1)
