GoSumsel – Bupati Ogan Komering Iir (OKI), H. Iskandar, SE kemarin, Senin (25/7) dalam rapat paripurna menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan 2022 dan APBD Kabupaten tahun anggaran 2023.
Dalam penyampaiannya, Bupati menyebut kemampuan keuangan daerah pada tahun ini mengalami penurunan karena adanya pengurangan pendapatan transfer pusat akibat wabah Covid-19, sehingga pada APBD Perubahan kita perlu menyesuaikan antara pendapatan dengan belanja daerah.
“Namun kita akan tetap memfokuskan pembangunan pada program prioritas,”terang Bupati.
Perubahan komponen transfer pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Iskandar berpengaruh besar terhadap pembiayaan daerah.
“Kita membutuhkan pengelola keuangan yang mampu menjaga APBD saat menghadapi tekanan lonjakan harga komoditas dan penurunan penerimaan pajak daerah” terang dia.
Adapun rencana struktur APBD Perubahan OKI Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diperkirakan sebesar Rp. 2.5 Triliyun dan belanja Daerah sebesar Rp. 2.7 Trilyun sementara Pembiayaan Netto daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 160 Miyar rupiah. Angka ini mampu menutupi defisit antara pendapatan dan belanja APBD Perubahan OKI tahun anggaran 2022 sebesar Rp 160 Miyar.
“Mulai di APBD Perubahan 2022 kita menekan defisit melalui pembiayaan netto (penerimaan setelah dikurangi pengeluaran) sehingga rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi berimbang” jelas Iskandar.
Sementara Rencana struktur APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan komponen Pendapatan Daerah yang diperkirakan sebesar Rp. 2.21 triliyun dan belanja diperkirakan sebesar Rp. 2.23 Triliyun dan pembiayaan netto daerah sebesar Rp. 28.470. Milyar.
“Artinya ada defisit sekitar Rp 28.470 Milyar yang akan kita tutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp 28.470 sehingga rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di tahun 2023 mendatang menjadi berimbang” jelas Iskandar.
Iskandar mengajak eksekutif bersama legislatif meningkatkan kemampuan daerah di dalam menciptakan kualitas spending better yang berorientasi pada target.
“Jadi memang masih perlu terus ditingkatkan kapasitas dan pengelolaan keuangan daerahnya. Tentu kerja sama, komitmen dari seluruh pemerintah daerah, eksekutif dan legislative akan sangat penting untuk kita bisa bersama-sama menjaga ekonomi, menjaga masyarakat, dan menjaga APBD,” tutupnya.(Juanda)
